Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

FB_IMG_1773966750014

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

images (15)

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

FB_IMG_1773966750014


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

images (15)

Verifikasi Ketat di Musdes Kretek, Langkah Nyata Camat Kurangi Kemiskinan Ekstrem

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui verifikasi dan validasi data yang akurat.

Hal tersebut disampaikan Camat Taman Krocok, Edi Mulyono, saat menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Kretek, Rabu (29/04/2026).

Edi Mulyono menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data merupakan langkah krusial guna memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tingkat desa.

“Verifikasi dan validasi ini bertujuan memastikan data warga miskin benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data hasil verifikasi akan menjadi acuan utama dalam berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial terpadu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga perbaikan infrastruktur prioritas.

FB_IMG_1773966750014

Lebih lanjut, Edi menyebutkan bahwa ketepatan data akan berdampak langsung pada efektivitas program bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dengan data yang valid, bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Dengan verifikasi yang ketat, bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran, sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem secara signifikan,” katanya.

Ia juga berharap melalui Musdes ini, pemerintah desa dapat lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data warga.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan status masyarakat miskin.

“Kami berharap pemerintah desa benar-benar melakukan verifikasi secara objektif, sehingga dapat membedakan mana warga yang layak dikategorikan miskin dan mana yang tidak,” pungkasnya.

Musdes Desa Kretek ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas data serta memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan.

images (15)

Efisiensi Anggaran,Diskominfo Bondowoso Lirik Replikasi Aplikasi Digital dari Sumedang

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso berencana memperkuat transformasi digital melalui kerja sama dengan Kabupaten Sumedang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso, Dwi Wahyudi, usai mengikuti pertemuan daring yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Dwi Wahyudi menjelaskan, Kabupaten Sumedang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui forum APKASI, Sumedang menawarkan kerja sama kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk mempelajari sekaligus mereplikasi sistem digital yang telah dikembangkan.

“Sumedang sudah memiliki SPBE yang sangat baik, mulai dari penguatan smart city, integrasi satu data, hingga berbagai aplikasi layanan publik yang terintegrasi,” ujar Dwi,Rabu 29/04/2026.

Ia menambahkan, salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah aplikasi pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan stunting. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat maupun pemerintah dapat memantau menu makanan harian, termasuk dokumentasi foto yang tersedia secara real time.

Menurut Dwi, sejumlah kabupaten di Indonesia telah lebih dahulu menjalin kerja sama dan melakukan pembelajaran ke Sumedang. Ke depan, Bondowoso juga akan menjajaki penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai langkah awal kolaborasi.

FB_IMG_1773966750014

“Rencananya kami akan belajar langsung ke Sumedang terkait transformasi digital yang sudah maju. Nilai SPBE Sumedang mencapai 4,6, yang menunjukkan kualitasnya sangat baik,” katanya.

Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut berpotensi memberikan efisiensi anggaran. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang membuka akses bagi daerah lain untuk menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan tanpa biaya lisensi.

“Selama ini jika bekerja sama dengan pihak ketiga, kita harus membeli aplikasi. Namun, Sumedang menawarkan pembelajaran sekaligus replikasi aplikasi secara gratis,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap akan menyesuaikan implementasi dengan kebutuhan daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Beberapa komponen pembiayaan yang mungkin diperlukan antara lain honor narasumber dan tenaga teknis.

“Nantinya akan dipilih aplikasi mana yang dibutuhkan di Bondowoso, mana yang sudah ada, dan mana yang perlu diadopsi. Ini akan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan anggaran daerah,” pungkas Dwi.

images (15)

Ketua TP PKK Bondowoso Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan melalui ILP Posyandu

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Dr. Hj. Khodijatul Qodriyah, A.P., S.Ag., M.MPub., M.Si., menyampaikan harapannya agar masyarakat Bondowoso dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas melalui penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) Posyandu.

Hal tersebut disampaikan saat kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Tapen pada Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya integrasi berbagai layanan dasar kesehatan yang mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari remaja hingga lansia.

“Melalui ILP Posyandu, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, tetapi juga dapat memperkuat kebersamaan dan kohesi sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

Integrasi Layanan Primer (ILP) Posyandu merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan yang bertujuan memperluas fungsi Posyandu. Tidak hanya berfokus pada ibu dan anak, ILP juga mencakup pelayanan bagi bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Program ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dengan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, ILP Posyandu juga terintegrasi dengan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan.

Dengan adanya implementasi ILP Posyandu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama TP PKK berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

images (15)

Seorang Wanita Ketahuan Bawa Sabu Sabu Saat Besuk Pacarnya 

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Banyuwangi. –  Nekat…..! Seorang Perempuan yang berniat  besuk Pacarnya di Lapas Banyuwangi ternyata ketahuan bawa sabu sabu

Seorang pengunjung perempuan diamankan petugas saat hendak menjenguk salah satu napi di Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Selasa (28/4/2026).

Perempuan itu berinisial, EM (27), warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Ia diamankan karena diduga membawa dua paket narkoba jenis sabu.

Kalapas Banyuwangi, Solichin mengatakan, EM berkunjung sekira pukul 09.20 WIB dan hendak membesuk pacarnya, LK yang ditahan karena kasus penyalahgunaan narkotika.

Sesuai dengan prosedur, setiap pengunjung dan barang bawaan harus melewati proses pengecekan dan penggeledahan oleh petugas. Namun ketika memasuki pos pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB, yang bersangkutan sempat berusaha kabur.

“Pada saat penggeledahan, petugas melihat gelagat mencurigakan. Yang bersangkutan seolah menghindar, kemudian berbalik menuju pintu keluar,” kata Solichin.

FB_IMG_1773966750014

Kecurigaan petugas pun terbukti, EM diketahui sempat membuang sesuatu ke tempat sampah sebelum pergi meninggalkan Lapas. Petugas langsung mengikuti dan memeriksa lokasi.

“Dari tempat sampah ditemukan satu barang yang kami curigai. Setelah itu, yang bersangkutan langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ulang oleh petugas perempuan,” lanjutnya.

Ketika petugas memeriksa barang bawan EM, ditemukan satu paket lain yang juga diduga berisi narkoba tersimpan di dalam dompetnya.

“Saat diinterogasi, yang bersangkutan mengaku bahwa barang tersebut merupakan sisa pemakaian pribadi dan tidak sengaja masih tersimpan di dalam kantongnya,” ungkapnya.

Solichin menambahkan, selanjutnya yang bersangkutan beserta barang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut. “Yang bersangkutan dan barang bukti kita serahkan ke pihak kepolisian,” jelasnya.(mam)

images (15)

Sekda Tegaskan Pentingnya Multiple Intelligences di Dunia Pendidikan Bondowoso 

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya pengembangan kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dalam dunia pendidikan melalui kegiatan Pekan Pendidikan Berkah 2026 jenjang SMP.

Menurutnya, berbagai lomba yang digelar tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga memberi ruang luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi nonakademik, termasuk kecerdasan kinestetik, linguistik, hingga kecerdasan emosional dan spiritual.

“Contohnya tari Remo, itu dalam konteks multiple intelligences termasuk kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerak. Tidak semua orang bisa melakukannya, karena dibutuhkan kecerdasan sekaligus keterampilan,” ujar Fathur Rozi,Selasa ,28/04/2026.

Ia menjelaskan, lomba tari menjadi salah satu wadah ekspresi bagi siswa yang memiliki kemampuan di bidang seni gerak.

Sementara itu, lomba bahasa seperti Bahasa Inggris dan Mandarin menjadi ruang bagi siswa yang unggul dalam kecerdasan linguistik.

“Setiap anak memiliki potensi berbeda. Ada yang unggul di bahasa, ada yang di seni, bahkan ada yang kuat di aspek mental dan spiritual. Semua itu difasilitasi dalam kegiatan ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fathur Rozi menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan di Bondowoso, mulai dari Dinas Pendidikan, dewan pendidikan, kepala sekolah, hingga para guru yang terus berkomitmen mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.

FB_IMG_1773966750014

Ia menekankan bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kematangan emosional.

“Kehidupan tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual semata. Yang jauh lebih penting adalah kematangan emosional dan spiritual, serta karakter mulia,” tegasnya.

Melalui Pekan Pendidikan Berkah, ia berharap siswa-siswi Bondowoso dapat tumbuh menjadi generasi yang tangguh, unggul, dan berdaya saing, baik dari sisi keilmuan, fisik, maupun kepribadian.

“Kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mengantarkan anak-anak menjadi generasi masa depan yang berkualitas dan diridhai Allah SWT,” ungkapnya.

Fathur Rozi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam membangun dunia pendidikan yang lebih baik di Bondowoso.

“Dengan kebersamaan, kita optimistis mampu mewujudkan Bondowoso yang tangguh, unggul, berdaya saing, dan berbudaya dalam bingkai keimanan dan ketakwaan,” pungkasnya.

images (15)

Komisi IV Ingatkan,Hasil Seleksi BCKS Harus Transparan ,Inovatif dan Berdaya Saing

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso menggelar seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tahun 2026 pada April ini untuk mengisi 179 posisi strategis, meliputi kepala sekolah, pengawas, dan penilik.

Seleksi tersebut dirancang untuk menjaring figur-figur pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional.

Proses seleksi berlangsung dengan beberapa tahapan, salah satunya tes berbasis kasus nyata yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bondowoso dan diikuti ratusan peserta.

Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta dalam menghadapi persoalan riil di lingkungan pendidikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan bahwa seleksi tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administratif maupun kemampuan akademik semata.

“Berdasarkan peraturan teknis dari kementerian, seleksi memang harus mengikuti ketentuan. Namun kami menekankan, jangan hanya berhenti pada aspek administratif. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang harus memahami potensi, karakter, dan kebutuhan lingkungan sekolah,” ujarnya,Selasa ,28/04/2026.

Menurutnya, kepemimpinan dalam dunia pendidikan tidak cukup diukur dari hasil tes tulis.

Diperlukan penilaian menyeluruh terhadap rekam jejak, profesionalitas, serta kemampuan memahami kearifan lokal (local wisdom) agar kebijakan yang diambil tidak bersifat monoton.

Majid juga menyoroti pentingnya keberanian dan kesiapan individu dalam memimpin. Ia menilai, masih ada kecenderungan sebagian guru enggan mengikuti seleksi karena mempertimbangkan beban tanggung jawab yang besar.

FB_IMG_1773966750014

“Padahal, menjadi kepala sekolah adalah bagian dari panggilan kepemimpinan. Tidak hanya soal jabatan, tetapi tanggung jawab moral dalam memajukan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar seleksi mampu menghasilkan pemimpin pendidikan yang memiliki visi kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bondowoso.

“Kami di Komisi IV berharap ada progres nyata. Tidak hanya peningkatan kecil, tetapi minimal dua persen setiap tahun anggaran. Ini membutuhkan kepala sekolah yang benar-benar punya kapasitas dan komitmen,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh proses seleksi harus berjalan objektif dan transparan.

Selain memenuhi regulasi, panitia diharapkan mampu menggali potensi peserta secara menyeluruh, termasuk dari sisi kepemimpinan, inovasi, dan dedikasi terhadap dunia pendidikan.

Komisi IV DPRD Bondowoso berharap, seleksi BCKS 2026 ini dapat melahirkan kepala sekolah yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pendidikan ke depan.

Dengan demikian, berbagai persoalan pendidikan di daerah dapat diatasi secara bertahap dan kualitas pendidikan di Bondowoso terus meningkat secara signifikan.

 

images (15)

Komisi IV Minta Dispendik Lebih Inovatif dalam Pengelolaan Program

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, meminta Dinas Pendidikan setempat untuk lebih inovatif dalam mengelola program, sekaligus mampu memilah skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya koreksi signifikan pada anggaran sektor pendidikan dalam APBD 2026.

Salah satu yang paling terdampak adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami pengurangan sekitar Rp52 miliar.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan ,Kondisi ini dipastikan berimbas pada menurunnya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Majid menegaskan, situasi ini harus dijawab dengan strategi yang tepat agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal.

“Kami meminta Dinas Pendidikan tidak menjalankan program secara umum, tetapi benar-benar selektif dan berbasis prioritas. Fokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung,” ujarnya saat dikonfirmasi ,Selasa ,28/04/2026.

FB_IMG_1773966750014

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Justru, lanjut Majid, diperlukan terobosan dan inovasi agar program yang dijalankan tetap efektif meski dengan sumber daya terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya memilih kegiatan yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan besar, sehingga tidak membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya.

“Dengan anggaran yang ada saat ini, harus dimaksimalkan. Program yang dipilih sebaiknya efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Meski demikian, peluang penambahan anggaran masih terbuka melalui Perubahan APBD yang dijadwalkan sekitar Juli 2026. Hal ini mengingat sejumlah komponen pendapatan daerah, baik dari pemerintah pusat maupun transfer provinsi, masih bersifat dinamis saat penyusunan anggaran berlangsung.

Di sisi lain, sempat muncul wacana pemangkasan anggaran hingga 20 persen akibat faktor eksternal, termasuk dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara.

Namun hingga saat ini, kebijakan tersebut belum direalisasikan.
DPRD berharap, dengan langkah inovatif dan penentuan prioritas yang tepat, sektor pendidikan di Bondowoso tetap mampu memberikan layanan maksimal bagi masyarakat meski di tengah tekanan fiskal.

images (15)

Komisi IV Nilai Serapan Anggaran Sektor Pendidikan Belum Optimal

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abd Majid, menyoroti rendahnya serapan anggaran sektor pendidikan yang dinilai belum optimal hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026.

Menurut Majid, realisasi anggaran pendidikan saat ini baru mencapai sekitar 30 persen dan masih didominasi oleh belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diperbaiki agar program-program pendidikan dapat berjalan maksimal.

“Secara ideal, pada bulan Juni penyerapan anggaran harus mencapai 50 persen. Ini perlu menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Majid saat dikonfirmasi, Selasa (28/04/2026).

Ia menekankan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak boleh dibiarkan berlarut, karena berpotensi menghambat berbagai program strategis di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses pendidikan.
Lebih jauh, Majid mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak semata-mata bertumpu pada aspek fisik, seperti pembangunan gedung atau infrastruktur sekolah. Ia menilai, penguatan kualitas sumber daya manusia justru menjadi faktor kunci dalam memajukan dunia pendidikan.

FB_IMG_1773966750014

“Jangan selalu berorientasi pada pembangunan fisik. Pendidikan juga harus dibangun melalui pengembangan potensi siswa, baik dari sisi kecerdasan, keterampilan, maupun karakter,” ujarnya.

Dalam aspek perencanaan, Majid menegaskan pentingnya ketepatan dalam pengusulan program melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia mengingatkan bahwa setiap usulan kegiatan harus tercatat dalam sistem tersebut agar dapat diakomodasi dalam penganggaran.

“Dapodik memiliki batas waktu penguncian setiap tahun. Jika tidak diinput sesuai jadwal, maka usulan tidak bisa diproses, meskipun kebutuhan di lapangan sangat mendesak,” jelasnya.

images (15)

Pekan Pendidikan Berkah 2026,Sekda Dorong Ruang Ekspresi dan Karakter Siswa

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pekan Pendidikan Berkah 2026 yang dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik.

Kegiatan tersebut diharapkan terus dikembangkan karena tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Fathur Rozi, kegiatan ini mencerminkan pendekatan pendidikan berbasis multiple intelligences atau kecerdasan majemuk.

Ia menegaskan bahwa setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda, sehingga perlu diberikan ruang yang sama untuk berkembang.

“Lomba yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga menyentuh aspek karakter dan kinestetik. Ini penting karena pada prinsipnya tidak ada satu kecerdasan yang lebih baik dari yang lain, semuanya memiliki nilai yang sama dan harus didukung,” ujarnya,Selasa ,28 /04/2026

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan sektor pendidikan.

Menurutnya, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

Ia berharap kegiatan Pekan Pendidikan Berkah mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki.

Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak pihak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, menjelaskan bahwa Pekan Pendidikan Berkah 2026 dilaksanakan dalam dua tahap.

FB_IMG_1773966750014

Tahap pertama untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) digelar pada 7–16 April 2026 dengan melibatkan 13 jenis lomba dan 18 kategori kejuaraan.

“Beberapa lomba yang digelar antara lain murid teladan, cerdas cermat, olimpiade Matematika, IPA, IPS, mendongeng, menggambar ekspresi, pidato cilik, membaca puisi, menyanyi solo, senam Anak Indonesia Hebat, gobak sodor, bola voli mini, atletik, hingga bulutangkis,” jelasnya.

Tahap kedua dimulai pada 27 April 2026 dengan berbagai lomba tambahan, seperti lomba cerpen yang rencananya akan diterbitkan, lomba atletik di Stadion Magenda, lomba vlog, serta lomba poster digital bertema pariwisata dan budaya Bondowoso.

“Untuk lomba poster digital, kami berharap karya terbaik dapat dicetak dan dipamerkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus promosi potensi daerah,” ujarnya.

Selain itu, pada rangkaian kegiatan berikutnya juga digelar lomba membaca puisi, tari remo, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, hingga penampilan kolosal tari remo yang akan melibatkan sekitar 400 siswa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Taufan juga menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan sebagian besar berasal dari partisipasi dan semangat insan pendidikan di Bondowoso.

“Sekitar 70 persen kegiatan ini didukung oleh semangat dan partisipasi insan pendidikan. Sementara 15 persen berasal dari DPA Dinas Pendidikan, dan sisanya didukung oleh mitra, termasuk Komunitas Duta Sekolah , serta pihak penerbit,” paparnya.

Ia berharap Pekan Pendidikan Berkah dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sebagai wadah pengembangan potensi siswa.

“Kami berharap kegiatan ini dapat dicanangkan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahun 2026, tetapi juga menjadi agenda rutin di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.

images (15)

Tak Sembarangan, Sewa Kendaraan Dinas DPRD Bondowoso Diatur Ketat Sesuai Regulasi

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Sekretaris DPRD Bondowoso, Agus Winarno, memberikan penjelasan terkait mekanisme sewa kendaraan dalam perjalanan dinas yang kerap menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan bahwa pengaturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan pedoman pelaksanaan APBD.

Agus menjelaskan, dalam perjalanan dinas terdapat beberapa komponen pembiayaan, salah satunya uang harian (UH). Komponen ini mencakup uang makan, uang saku, serta transportasi lokal.

“Transportasi lokal itu adalah perjalanan dari hotel menuju lokasi tujuan kegiatan, misalnya ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikunjungi. Ini berbeda dengan transportasi utama dari daerah asal ke kota tujuan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, apabila DPRD melakukan kunjungan kerja dari Bondowoso ke Yogyakarta, maka biaya perjalanan dari Bondowoso ke Yogyakarta masuk dalam kategori transportasi utama.

Sementara perjalanan dari hotel ke lokasi kunjungan di dalam kota Yogyakarta dikategorikan sebagai transportasi lokal.

Menurut Agus, ketentuan sewa kendaraan memiliki batasan tertentu. Untuk pejabat seperti bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD, terdapat pengecualian yang memperbolehkan penggunaan kendaraan sewaan untuk menunjang mobilitas dari hotel ke lokasi kegiatan.

FB_IMG_1773966750014

“Untuk anggota DPRD, transportasi lokal sudah termasuk dalam komponen uang harian, sehingga tidak diperkenankan lagi melakukan sewa kendaraan secara terpisah,” jelasnya.

Namun demikian, ia menambahkan bahwa terdapat skema lain yang diperbolehkan, yakni penggunaan kendaraan secara bersama-sama dalam satu rombongan kegiatan.

“Dalam hal perjalanan dinas dilakukan bersama-sama, misalnya satu komisi melakukan kunjungan kerja, maka dapat difasilitasi kendaraan yang sama. Ini yang diakomodasi melalui mekanisme sewa kendaraan oleh sekretariat DPRD,” katanya.

Agus menegaskan, fasilitas tersebut bukan termasuk dalam komponen uang harian maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), melainkan sebagai bagian dari efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai tunjangan transportasi yang diberikan kepada anggota DPRD.

“Secara prinsip, tidak ada perubahan signifikan. Hanya penyesuaian teknis mengikuti regulasi terbaru agar pelaksanaan perjalanan dinas tetap akuntabel dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

images (15)
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih